Desa Kemadulor

Pengumuman Rencana Pengadaan Tahun 2023 Desa Kemadulor   

Dalam rangka pemenuhan indikator Desa Anti Korupsi yaitu adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Kaum Perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi, berikut kami sajikan link testimoni dari tokoh pemuda yang diwakili oleh Ketua Karang Taruna Budhi Karya Desa

Untuk mencapai predikat Desa Anti Korupsi, Desa harus memenuhi Indikator-Indikator yang telah di tentukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Indikator yang pertama yaitu V. KEARIFAN LOKAL Pada indikator Penguatan Kearifan Lokal dokumen-dokumen yang harus di penuhi mengenai : Ada/tidaknya budaya

Untuk mencapai predikat Desa Anti Korupsi, Desa harus memenuhi Indikator-Indikator yang telah di tentukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Indikator yang pertama yaitu IV. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT Pada indikator Penguatan Partisipasi Masyarakat dokumen-dokumen yang harus di penuhi mengenai

Untuk mencapai predikat Desa Anti Korupsi, Desa harus memenuhi Indikator-Indikator yang telah di tentukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Indikator yang pertama yaitu III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pada indikator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dokumen-dokumen yang harus di penuhi

Untuk mencapai predikat Desa Anti Korupsi, Desa harus memenuhi Indikator-Indikator yang telah di tentukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Indikator yang pertama yaitu II. PENGUATAN PENGAWASAN Pada indikator Penguatan Pengawasan dokumen-dokumen yang harus di penuhi mengenai : Ada/tidaknya

Untuk mencapai predikat Desa Anti Korupsi, Desa harus memenuhi Indikator-Indikator yang telah di tentukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Indikator yang pertama yaitu I. PENGUATAN TATA LAKSANA Pada indikator Penguatan Tata Laksana dokumen-dokumen yang harus di penuhi mengenai : Ada/tidaknya

Dalam rangka pemenuhan syarat sebagai Desa Anti Korupsi Pemerintah Desa Kemadulor menandatangani Surat Pernyataan Tidak ada Aparatur Desa Kemadulor yang terlibat dalam kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhitung 3 tahun terakhir hingga dibuatnya surat pernyataan tsb. Surat pernyataan ditandatangani